Pulihkan Kedaulatan Ekonomi Lokal, Mimika Targetkan OAP Kuasai Rantai Pasok Komoditas Kultural

TIMIKA, Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM), secara resmi menggulirkan transformasi fundamental dalam struktur perdagangan daerah. Langkah berani ini diambil guna menjalankan mandat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024, yang difokuskan pada proteksi penuh dan pemberdayaan ekonomi pedagang Orang Asli Papua (OAP).

Inti dari kebijakan ini adalah mengembalikan hak pengelolaan komoditas kultural strategis—seperti pinang, noken, dan kerajinan aksesori Papua—ke tangan masyarakat asli, sekaligus menempatkan mereka sebagai pilar utama ekonomi lokal.

Guna memuluskan transisi tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, SH., MH, menggelar pertemuan strategis di Kantor Diskop UKM Mimika pada Selasa (14/04/2026). Pertemuan tersebut melibatkan diskusi mendalam dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan pedagang OAP dan pelaku usaha Nusantara.

Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya yang cenderung seremonial, kebijakan kali ini menukik langsung pada akar permasalahan: dominasi rantai pasok oleh pihak luar.

Samuel Yogi menegaskan bahwa perlindungan terhadap pedagang OAP, khususnya Mama-Mama Papua, tidak akan pernah mencapai hasil optimal tanpa adanya kemandirian dalam sistem distribusi. Oleh karena itu, Diskop UKM kini menerapkan tiga pilar utama, khususnya untuk tata niaga komoditas pinang:

1. Internalisasi Distribusi: Menetapkan kewajiban bahwa pasokan pinang harus bersumber dari hasil bumi tanah Papua sendiri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik Papua. Langkah ini bertujuan menciptakan sirkulasi ekonomi yang kuat antar-distrik dan antar-kabupaten di wilayah Papua.

2. Penghentian Impor Luar Pulau: Memberlakukan pengawasan ketat dan sanksi tegas untuk menghentikan masuknya pinang dari luar pulau Papua (Hulu), yang selama ini membanjiri pasar dan menekan harga di tingkat petani lokal.

3. Domestikasi Keagenan: Menginstruksikan agar posisi agen besar dan pengepul pinang diisi sepenuhnya oleh masyarakat lokal (Hilir). Hal ini untuk memastikan marjin keuntungan terbesar dari perdagangan komoditas ini tetap dinikmati oleh OAP.

Meski bersikap tegas dalam perlindungan komoditas asli, Pemkab Mimika tetap memprioritaskan terjaganya keharmonisan sosial. Samuel Yogi menjelaskan bahwa pedagang Nusantara yang selama ini mengelola komoditas tersebut tidak akan dipinggirkan secara represif.

"Dinas Koperasi UKM hadir untuk memediasi transisi ini secara humanis. Kami tidak menggunakan cara-cara pemaksaan. Sebaliknya, kami mendorong dan mendampingi rekan-rekan pedagang Nusantara untuk beralih ke sektor usaha produktif lainnya, seperti perdagangan sayur-mayur. Sementara itu, biarkan noken dan pinang kembali menjadi ranah usaha Mama-Mama Papua," jelas Samuel Yogi.

Pemerintah telah menetapkan masa transisi dan sosialisasi selama dua hingga tiga bulan ke depan. Periode ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pendataan menyeluruh, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas manajerial dan mentalitas pedagang OAP agar siap menghadapi persaingan pasar yang sehat.

Samuel Yogi mengingatkan bahwa regulasi Perda hanyalah pintu pembuka peluang. Kunci utama keberhasilan kebijakan ini sepenuhnya berada pada integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme para pedagang OAP itu sendiri dalam mengelola usaha.

"Negara telah membuka peluang lebar melalui regulasi ini. Sekarang, saatnya Mama-Mama Papua membuktikan keseriusan dan kemampuannya. Tanpa kedisiplinan diri dan manajemen usaha yang baik, proteksi setinggi apa pun tidak akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan kita bersama," tegas Samuel Yogi mengakhiri penjelasannya.

Melalui penataan ulang zonasi dan penguasaan komoditas strategis ini, Kabupaten Mimika diproyeksikan menjadi model percontohan bagi daerah lain di Papua dalam menciptakan pasar yang inklusif, di mana kedaulatan ekonomi asli daerah dapat tumbuh kuat dan berdampingan secara harmonis dengan sektor usaha nasional lainnya.