Sosialisasi Kopdes Merah Putih Distrik Kwamki Narama, Gerakan Ekonomi Akar Rumput
TIMIKA – Semangat untuk memandirikan ekonomi masyarakat di tingkat distrik terus digelorakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Jumat (3/7/2026), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Mimika menggelar Sosialisasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih yang bertempat di kawasan Pasar Sentral SP 5, Distrik Kwamki Narama.
Kegiatan ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah strategis untuk memperkokoh fondasi ekonomi kerakyatan. Dengan menghadirkan sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, hingga pemerintah daerah—agenda ini menjadi bukti komitmen nyata dalam menjawab visi Bupati Mimika untuk mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi berbasis UMKM.
Acara ini menjadi ajang diskusi krusial bagi para pengurus Koperasi Merah Putih, pengelola koperasi umum, serta pelaku usaha mikro lokal. Kehadiran Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, SH., MH., bersama Kepala Distrik Kwamki Narama, N. Erwin Hanuebi, SE., M.Si., memberikan dukungan moral yang kuat bagi para pelaku usaha di lapangan.
Tak tanggung-tanggung, edukasi ini juga melibatkan narasumber ahli dari Dinas Kop UKM Perindag Provinsi Papua Tengah, yakni Ermambo Rumanopen, S.Sos. dan Teguh Sumaryono, SE., untuk memberikan wawasan teknis yang komprehensif.
Di balik antusiasme peserta, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika, Samuel Yogi, menyampaikan pesan yang menggugah. Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi pelaku ekonomi lokal di tanah Papua di tengah megahnya industri besar.
"Kita harus melihat realita, mengapa PT Freeport mampu mendunia, sementara UMKM lokal kita belum bisa menembus pasar global? Ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah pusat. Perlu ada intervensi regulasi yang matang agar perekonomian Orang Asli Papua (OAP) bisa maju melalui koperasi," ujar Samuel.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi birokrasi, di mana jalur koordinasi koperasi ke depan diharapkan dapat terhubung langsung dengan Kementerian Koperasi tanpa hambatan lembaga non-struktural, sehingga setiap anggaran dan program benar-benar tepat sasaran.
Meski mengakui adanya hambatan klasik, seperti sengketa lahan dan tantangan aset di enam distrik perkotaan, Samuel Yogi tetap optimistis. Menurutnya, hambatan administratif tidak boleh menyurutkan semangat pembinaan fungsional.
Sementara untuk wilayah pesisir dan pegunungan, pemerintah memastikan penyediaan sarana prasarana telah rampung dan siap digunakan untuk mendukung produktivitas koperasi.
"Persoalan aset adalah tantangan nyata yang sedang kami mitigasi. Namun, kami tidak akan berhenti. Kami terus mendorong penguatan kapasitas pengurus agar koperasi tetap tumbuh sehat, produktif, dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi masyarakat di seluruh pelosok Mimika," pungkasnya dengan penuh keyakinan.
Sosialisasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika terus hadir, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor penggerak bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dari desa hingga ke kota.
