Digitalisasi dan Reformasi Koperasi: Strategi Baru Mimika Perkuat Ekonomi OAP
TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UMKM menetapkan peta jalan baru dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui digitalisasi data dan reformasi struktural koperasi. Strategi ini dirancang untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran bagi Orang Asli Papua (OAP) di tengah tantangan ekonomi global yang kian dinamis.
Dalam diskusi publik Dies Natalis GMNI ke-72 di Hotel Grand Tembaga, Kamis (16/04/2026), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, SH., MH., menekankan bahwa kunci utama perubahan ini terletak pada efisiensi birokrasi dan integritas data.
Salah satu terobosan utama yang diluncurkan adalah sistem ID UMKM Khusus yang akan terintegrasi langsung dengan aplikasi SiKredit. Inovasi ini bertujuan untuk:
· Menghilangkan Tumpang Tindih: Memetakan pelaku usaha secara akurat di bawah binaan Diskop, Dinas Perindustrian, maupun lembaga seperti YPMAK agar penyaluran bantuan tidak duplikatif.
· Basis Data Tunggal: Menciptakan transparansi dalam pemberian izin, permodalan, dan pengembangan kapasitas.
· Akses Pasar: Mendukung ekspansi layanan Smesco ke lokasi strategis, termasuk penyediaan stan khusus di bandara dalam tiga bulan mendatang.
Samuel Yogi menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap 400 koperasi yang terdaftar di Mimika. Dinas mencatat banyak koperasi yang hanya aktif secara administratif untuk mengejar bantuan modal, namun kemudian mandek secara operasional.
"Kami merubah paradigma; koperasi bukan sekadar wadah menunggu modal, melainkan motor perjuangan ekonomi yang berkelanjutan," tegas Samuel. Sebagai langkah konkret, pedagang di Pasar SP2 dan Pasar Baru akan diorganisir ke dalam kelompok koperasi wilayah guna mempermudah pendampingan dan kontrol pemerintah.
Dalam menerapkan PERDA Nomor 4 Tahun 2024 tentang perlindungan OAP, pemerintah mengedepankan prinsip afirmasi yang fleksibel namun tetap efektif. Samuel Yogi menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, Perindustrian, dan Perikanan untuk memberikan pendampingan holistik.
Selain itu, kerja sama strategis dengan PT Pegadaian turut dijajaki untuk memberikan alternatif tabungan emas dan produk simpan pinjam bagi anggota koperasi. Dinas memastikan bahwa penyelesaian persoalan UMKM di lapangan akan mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis daripada tindakan represif.
Melalui forum ini, Pemkab Mimika menjadikan kritik dan masukan dari elemen mahasiswa sebagai rekomendasi vital dalam merumuskan kebijakan yang melindungi kaum ekonomi lemah di Tanah Mimika.
